Tujuan dan Prinsip Penyusunan RKS / M

-
Pentingnya RKS/M Pedoman kerja ( kerangka acuan ) dalam mengembangkan sekolah / madrasah; Dasar untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanakan pengembangan sekolah/madrasah; Bahan acuan untuk mengidentifikasi dan mengajukan sumberdaya pendidikan yang diperlukan untuk pengembangan sekolah/madrasah Tujuan Umum RKS/M Sekolah / Madrasah mengetahui secara rinci tindakan - tindakan yang harus dilakukan agar tujuan,kewajiban, dan sasaran pengembangan sekolah / madrasah dapat dicapai Tujuan Khusus penyusunan RKS/M 1.Menjamin agar tujuan dan sasaran sekolah/madrasah dapat dicapai; 2.Mendukung koordinasi antara pelaku sekolah/madrasah; 3.Menjamin tercptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik intra pelaku di sekolah / madrasah, antar sekolah/madrasah, Dinas Pendidikan Kabupaten / Kota, Dinas Pendidikan Provinsi dan antar waktu; 4.Menjamin keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan dan pengawasan 5.Mengoptimalkan partisipasi warga sekolah/madrasah dan masyarakat; 6.Menjamin penggunaan sumberdaya sekolah/madrasah yang ekonomis,efisien,efektif, berkeadilan,berkelanjutan, serta memperhatikan kesetaraan gender. Prinsip-prinsip Penyusunan RKS/M 1.Terpadu, mencakup keseluruhan program ( mencakup 8 Standar Nasional Pendidikan yang memprioritaskan pemenuhan Indikator SPM dan Akreditasi ) 8 Standar Nasional antara lain Standar Isi, Proses, SKL, Sarpras, Penilaian, Pendidik dan Pendidikan, Pembiayaan. 2.Multi-Tahun, Mencakup periode 4 tahun. 3.Multi-sumber, mengidentifikasi berbagai sumber dana 4.Berbasis kinerja 5.Partisipasi, melibatkan berbagai unsur. 6.Sensitif terhadap isu jender ( termasuk didalamnya Anak Berkebutuhan khusus / ABK ) 7.Responsif terhadap keadaan bencana 8.Dimonitor dan dievaluasi secara berkala oleh sekolah dan stakeholder lainya. Hirarki ( urutan ) perencanaan pemerintah daerah, SKPD dan satuan pendidikan PEMKAB = RPJM --> RKPD -->RAPBD-->APBD SKPD = RENSTRA -->RENJA -- > RKA-->DPA SATUAN PENDIDIKAN = RKS 4th --> RKTS --> RKAS --> RKAS Hirarki di atas menunjukan bahwa setiap sekolah/madrasar WAJIB menyusun dokumen perencanaan dan penganggaran sebagaimana kewajiban pemerintah daerah, dan SKPD. Artinya penggunaan anggaran harus sesuai dengan apa yang sudah direncanakan ( APBD/DPA/RKAS ). Hal ini dikuatkan dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang mengharuskan setiap satuan pendidikan menyusun dokumen RKS ( 4 tahun ) yang dijabarkan RKTS ( tahunan ). Permendikbud 80/2015 Dana BOS diterima oleh satuan pendidikan secara utuh, dan dikelola secara mandiri oleh satuan pendidikan dengan melibatkan dewan guru dan Komite Sekolah dengan menerapkan MBS sebagai berikut : 1.Satuan pendidikan mengelola dana secara profesional dengan menerapkan prinsip efisien, efektif, akuntabel, dan transparan; 2.Satuan pendidikan melakukan evaluasi diri sekolah secara rutin; 3. Satuan pendidikan harus memiliki Rencana Kerja Jangka Menengah yang disusun 4 tahunan; 4.Satuan pendidikan harus menyusun Rencana Kerja Tahunan ( RKT ) dalam bentuk Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah ( RKAS ), dimana dana BOS merupakan bagian integral dari RKAS tersebut; 5.Rencana Jangka Menengah dan RKAS harus didasarkan hasil evaluasi diri sekolah; 6.Rencana Jangka Menengah dan RKAS harus disetujui dalam rapat dewan pendidik setelah memperhatikan pertimbangan komite sekolah dan disahkan oleh SKPD Pendidikan Kabupaten / Kota ( untuk satuan pendidikan negeri ) atau yayasan ( untuk satuan pendidikan swasta ) Dasar Hukum Penyusunan RKS UU 20/2003 tentang Sisdiknas PP 19/2005 juncto PP 32/2013 tentang Standar Nasional Pendikan Permendiknas 19/2007 tentang Standar Pengelolaan Satuan Pendidikan PP 48 / 2008 tentang Pendanaan Pendidikan PP 17 / 2008 juncto PP 66/2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan. Permendagrai 62 / 2011 tentang Revisi ke - 2 Pengelolaan Keuangan di Daerah khusus pasal yang berkaitan dengan Pedoman Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah Permendikbud 80/2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah.
Tujuan dan Prinsip Penyusunan RKS / M



Pentingnya RKS/M
  • Pedoman kerja ( kerangka acuan ) dalam mengembangkan sekolah / madrasah;
  • Dasar untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanakan pengembangan sekolah/madrasah;
  • Bahan acuan untuk mengidentifikasi dan mengajukan sumberdaya pendidikan yang diperlukan untuk pengembangan sekolah/madrasah
Tujuan Umum RKS/M
Sekolah / Madrasah mengetahui secara rinci tindakan - tindakan yang harus dilakukan agar tujuan,kewajiban, dan sasaran pengembangan sekolah / madrasah dapat dicapai

Tujuan Khusus penyusunan RKS/M
1.Menjamin agar tujuan dan sasaran sekolah/madrasah dapat dicapai;
2.Mendukung koordinasi antara pelaku sekolah/madrasah;
3.Menjamin tercptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik intra pelaku di sekolah / madrasah, antar sekolah/madrasah, Dinas Pendidikan Kabupaten / Kota, Dinas Pendidikan Provinsi dan antar waktu;
4.Menjamin keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan dan pengawasan
5.Mengoptimalkan partisipasi warga sekolah/madrasah dan masyarakat;
6.Menjamin penggunaan sumberdaya sekolah/madrasah yang ekonomis,efisien,efektif, berkeadilan,berkelanjutan, serta memperhatikan kesetaraan gender.

Prinsip-prinsip Penyusunan RKS/M

1.Terpadu, mencakup keseluruhan program ( mencakup 8 Standar Nasional Pendidikan yang memprioritaskan pemenuhan Indikator SPM dan Akreditasi ) 8 Standar Nasional antara lain Standar Isi, Proses, SKL, Sarpras, Penilaian, Pendidik dan Pendidikan, Pembiayaan.
2.Multi-Tahun, Mencakup periode 4 tahun.
3.Multi-sumber, mengidentifikasi berbagai sumber dana
4.Berbasis kinerja
5.Partisipasi, melibatkan berbagai unsur.
6.Sensitif terhadap isu jender ( termasuk didalamnya Anak Berkebutuhan khusus / ABK )
7.Responsif terhadap keadaan bencana
8.Dimonitor dan dievaluasi secara berkala oleh sekolah dan stakeholder lainya.

Hirarki ( urutan ) perencanaan pemerintah daerah, SKPD dan satuan pendidikan
PEMKAB = RPJM --> RKPD -->RAPBD-->APBD
SKPD = RENSTRA -->RENJA -- > RKA-->DPA
SATUAN PENDIDIKAN = RKS 4th --> RKTS --> RKAS --> RKAS

Hirarki di atas menunjukan bahwa setiap sekolah/madrasar WAJIB menyusun dokumen perencanaan dan penganggaran sebagaimana kewajiban pemerintah daerah, dan SKPD. Artinya penggunaan anggaran harus sesuai dengan apa yang sudah direncanakan ( APBD/DPA/RKAS ). Hal ini dikuatkan dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang mengharuskan setiap satuan pendidikan menyusun dokumen RKS ( 4 tahun ) yang dijabarkan RKTS ( tahunan ).

Permendikbud 80/2015
Dana BOS diterima oleh satuan pendidikan secara utuh, dan dikelola secara mandiri oleh satuan pendidikan dengan melibatkan dewan guru dan Komite Sekolah dengan menerapkan MBS sebagai berikut :
1.Satuan pendidikan mengelola dana secara profesional dengan menerapkan prinsip efisien, efektif, akuntabel, dan transparan;
2.Satuan pendidikan melakukan evaluasi diri sekolah secara rutin;
3. Satuan pendidikan harus memiliki Rencana Kerja Jangka Menengah yang disusun 4 tahunan;
4.Satuan pendidikan harus menyusun Rencana Kerja Tahunan ( RKT ) dalam bentuk Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah ( RKAS ), dimana dana BOS merupakan bagian integral dari RKAS tersebut;
5.Rencana Jangka Menengah dan RKAS harus didasarkan hasil evaluasi diri sekolah;
6.Rencana Jangka Menengah dan RKAS harus disetujui dalam rapat dewan pendidik setelah memperhatikan pertimbangan komite sekolah dan disahkan oleh SKPD Pendidikan Kabupaten / Kota ( untuk satuan pendidikan negeri ) atau yayasan ( untuk satuan pendidikan swasta )

Dasar Hukum Penyusunan RKS
  • UU 20/2003 tentang Sisdiknas
  • PP 19/2005 juncto PP 32/2013 tentang Standar Nasional Pendikan
  • Permendiknas 19/2007 tentang Standar Pengelolaan Satuan Pendidikan
  • PP 48 / 2008 tentang Pendanaan Pendidikan
  • PP 17 / 2008 juncto PP 66/2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan.
  • Permendagrai 62 / 2011 tentang Revisi ke - 2 Pengelolaan Keuangan di Daerah khusus pasal yang berkaitan dengan Pedoman Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah
  • Permendikbud 80/2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah.
 Download Contoh RKS/M -->Download ada disini

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Program Tahunan Terbaru PJOK Untuk Jenajang SD

-
Gambar
Sensei - Program Tahunan (Prota) merupakan rencana umum pelaksanaan pembelajaran tematik terpadu yang berisi rencana penetapan alokasi waktu satu tahun pembelajaran. Program tahunan perlu dipersiapkan dan dikembangkan oleh guru sebelum tahun pelajaran.  Merupakan pedoman bagi pengembangan program-program berikutnya, yakni Program Semester, Silabus, dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Dibawah ini gurune berikan contoh berupa file Prota untuk Mapel PJOK SD, Silahkan buat sobat - sobat guru PJOK SD bisa download Prota PJOK SD Kurikulum 2013 Revisi dan jadikan acuan pembuatan Prota yang paling pas menurut sobat. prota pjok sd Langkah-langkah perancangan Program Tahunan:  1. Menelaah jumlah tema dan subtema pada suatu kelas.  2. Menghitung jumlah Minggu Belajar Efektif (MBE) dalam satu tahun.  3. Mendistribusikan alokasi waktu Minggu Belajar Efektif (MBE) ke dalam subtema.  Dalam menyusun Program Tahunan, komponen yang harus ada meliputi :  Identitas (kelas, muatan
Read more »

Sistem Reporduksi

-
Gambar
  Pendahuluan Masih ingatkah kamu ciri-ciri makhluk hidup? Coba kamu ingat kembali ciri-ciri makhluk hidup. Salah satu ciri-ciri makhluk hidup adalah berkembang biak. Apakah yang dimaksud dengan berkembang biak? Apa yang kamu ketahui tentang perkembangbiakan makhluk hidup? Perkembangbiakan disebut juga reproduksi. Kamu akan belajar tentang reproduksi pada bab ini. Setelah belajar modul ini kamu diharapkan mampu menggambarkan tentang sistem reproduksi manusia dan gangguannya. Secara umum cara perkembangbiakan makhluk hidup dapat digolongkan menjadi reproduksi aseksual (perkembangbiakan vegetatif) dan reproduksi seksual (perkembangbiakan generatif). Reproduksi merupakan proses terbentuknya individu baru. Manusia tergolong makhluk hidup yang melakukan reproduksi seksual. Oleh karena itu, dalam melakukan perkembangbiakan melibatkan dua induk (orang tua) yang masing-masing mempunyai alat reproduksi yang mendukung proses perkembangbiakan tersebut. Fenomena reproduksi manusia ak
Read more »

Perpanjangan Waktu Pendaftaran Pretest & Persyaratan Pendaftaran Calon Peserta PPG Dalam Jabatan

-
Gambar
Menindaklanjuti surat Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 5793/B.B4/GT/2018 tanggal 7 Maret tentang Pendaftaran Calon Peserta PPG Dalam Jabatan, dengan mempertimbangkan progress pendaftaran sampai dengan akhir Februari 2018 bahwa jumlah guru yang mendaftar belum mencapai target yang diharapkan. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami sampaikan bahwa waktu pendaftaran pretest calon peserta PPG Dalam Jabatan diperpanjang sesuai jadwal sebagai berikut. 1.     Pendaftaran calon peserta Pretest PPG Dalam Jabatan berakhir tanggal 31 Maret 2018. 2.     Verifikasi dan Validasi linieritas antara bidang studi PPG dengan ijazah S-1/D-IV berakhir tanggal 6 April 2018. 3.     Penempatan calon peserta Pretest PPG Dalam Jabatan ke TUK tanggal 9-13 April 2018. 4.     Cetak kartu calon peserta Pretest PPG Dalam Jabatan tanggal 16-20 April 2018. 5.     Pelaksanaan Pretest PPG Dalam Jabatan di TUK tanggal 2-15 Mei 2018. Persyaratan dan
Read more »

Pengertian, Ciri - ciri dan Contoh Pantun

-
Gambar
Pantun adalah bentuk puisi Indonesia (Melayu). Tiap bait biasanya terdiri atas empat baris dan bersajak (a-b-a-b). Dalam setiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Baris pertama dan baris kedua disebut sampiran. Sampiran untuk mengantarkan rima. Baris ketiga dan keempat disebut isi. Isi merupakan tujuan atau maksud dari pantun.   pantun Dengan demikian, dapat disimpulkan ciri-ciri dan bagian pantun.  Ciri-ciri pantun  1. pantun bersajak a-b-a-b,  2. satu bait terdiri atas empat baris,  3. tiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata.  Pantun terdiri atas dua (2) bagian, yaitu  1.  sampiran merupakan kata-kata dalam dua baris pertama atau baris kesatu dan kedua di setiap bait,  2. Isi , merupakan kata-kata dalam dua baris terakhir, atau baris ketiga dan keempat di setiap bait. Pantun dapat digolongkan menjadi tiga (3) sesuai siklus kehidupan (usia) manusia.  Ada pantun kanak-kanak, pantun muda, dan pantun tua. Pantun kanak-kanak berisi tentang suka cita. Pa
Read more »

Kesetimbangan Kelarutan Part 1

-
Zat ada yang mudah larut dan ada yang sukar larut. Kelarutan suatu zat adalah jumlah zat yang melarut dalam satu liter larutan jenuh pada suhu tertentu. Jumlah zat dinyatakan dalam mol atau gram. Jadi kelarutan molar suatu zat adalah jumlah mol zat yang melarut dalam satu liter larutan jenuh pada suhu tertentu.Larutan jenuh suatu garam yang juga mengandung garam tersebut yang tidak terlarut merupakan suatu kesetimbangan dimana hukum aksi massa dapat diberlakukan. Misalnya bila endapan perak klorida ada dalam kesetimbangan dengan larutan jenuhnya, maka terjadi kesetimbangan berikut AgCl(aq)  => Ag+(aq)    +  Cl-(aq) Ini merupakan kesetimbangan heterogen karena AgCl ada dalam fase padat, sedangkan ion Ag+ dan Cl- ada dalam fase terlarut. Tetapan kesetimbangannya dapat ditulis K= (Ag+)(Cl-)        (AgCl)   Konsentrasi AgCl dalam fase padat tidak berubah,maka dapat dimasukkan ke dalam suatu tetapan baru yaitu Ksp (tetapan kelarutan atau solubility product constant). Ksp     =  [Ag+] [Cl
Read more »